Mengapa Antibiotik Sering Disalahgunakan di Indonesia, dan Mengapa Kelompok Miskin Paling Rentan

Di banyak rumah di Indonesia, antibiotik sudah menjadi semacam “obat wajib” yang disimpan di lemari kecil dekat dapur. Saat batuk, pilek atau sakit tenggorokan, sebagian orang langsung menelan satu atau dua kapsul, seolah antibiotik bisa menyembuhkan semua penyakit. Kebiasaan ini sudah berjalan puluhan tahun dan diwariskan dari orang tua ke anak. Tidak heran jika pembelian antibiotik tanpa resep menjadi sesuatu yang dianggap biasa, bahkan wajar, terutama ketika biaya berobat terasa berat.

Sebuah penelitian oleh Nugraheni et al yang dimuat baru-baru ini di Clinical Epidemiology and Global Health, mencoba memahami pola penggunaan antibiotik di Indonesia. Temuannya cukup menggelitik karena memperlihatkan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak rasional tidak hanya masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Lebih dari 446 ribu orang Indonesia yang berusia di atas 15 tahun diteliti, dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin cenderung lebih sering membeli antibiotik tanpa resep dibandingkan kelompok yang lebih mampu. Perbedaannya tidak terlalu besar jika dilihat sekilas, namun cukup berarti untuk menggambarkan masalah yang lebih dalam.

Ketika kita berbicara tentang penyalahgunaan antibiotik, yang paling sering muncul adalah kekhawatiran tentang resistensi antimikroba atau AMR. Ini kondisi ketika bakteri menjadi semakin kebal terhadap obat. WHO menyebut fenomena ini sebagai ancaman kesehatan global. Salah satu penelitian nasional menunjukkan bahwa sekitar 22,1 persen masyarakat Indonesia memakai antibiotik dalam satu tahun terakhir dan lebih dari 40 persen membelinya tanpa resep tenaga kesehatan. Informasi tersebut berasal dari Survei Kesehatan Indonesia 2023, yang kini menjadi salah satu sumber data kesehatan masyarakat yang terpercaya di tingkat nasional.

Namun yang menarik, penelitian itu tidak berhenti pada sekadar menghitung berapa banyak orang membeli antibiotik tanpa resep. Para peneliti ingin tahu mengapa kelompok miskin lebih sering melakukan ini. Jawabannya ternyata tidak sederhana. Faktor pengetahuan berperan sangat besar. Kelompok miskin umumnya memiliki pemahaman yang lebih rendah tentang antibiotik. Banyak yang mengira semua obat untuk flu adalah antibiotik atau menganggap antibiotik bisa mempercepat penyembuhan penyakit ringan. Pengetahuan yang setengah-setengah seperti ini sering menimbulkan rasa percaya diri yang keliru. Mereka merasa sudah cukup tahu untuk mengobati diri sendiri, padahal pemahaman itu justru menuntun ke arah yang salah.

Selain pengetahuan, beberapa orang, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, berhadapan dengan jarak yang jauh menuju fasilitas kesehatan. Waktu perjalanan bisa menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi mereka yang harus meninggalkan pekerjaan harian. Pilihan akhirnya sering jatuh pada membeli obat dari kios, minimarket atau penjual obat informal yang menjual berbagai jenis antibiotik dengan sangat mudah. Sering kali, harga obat yang dijual di tempat seperti itu juga lebih terjangkau. Pada situasi inilah masalah menjadi berlapis, karena akses cepat tidak selalu berarti keputusan yang benar.

Yang membuat situasi semakin rumit adalah keberadaan layanan kesehatan formal yang tidak merata kualitasnya. Ada fasilitas kesehatan yang memberikan penjelasan lengkap dan memastikan pasien memahami kapan antibiotik diperlukan dan kapan tidak. Namun ada juga fasilitas yang cenderung mengikuti permintaan pasien agar tidak dianggap “pelit obat”. Pada akhirnya, pemahaman masyarakat menjadi campuran antara pengalaman pribadi, nasihat tetangga dan kebiasaan dokter yang berbeda-beda.

Ketika peneliti mencoba memecah kesenjangan antara kelompok miskin dan tidak miskin, mereka menemukan bahwa lebih dari 80 persen perbedaan tersebut sebenarnya bisa dijelaskan oleh faktor struktural seperti pendidikan, pengetahuan, wilayah tempat tinggal dan sumber perolehan antibiotik. Artinya, masalah ini bukan karena kelompok tertentu lebih ceroboh, tetapi karena kondisi hidup mereka membuat pilihan rasional menjadi lebih sulit.

Masalah penyalahgunaan antibiotik memang bukan satu-satunya persoalan kesehatan masyarakat di Indonesia, tetapi ini salah satu yang paling berbahaya karena dampaknya tidak langsung terasa hari ini. Resistensi bakteri bisa berkembang perlahan. Hari ini antibiotik masih bekerja dengan baik, tetapi beberapa tahun lagi mungkin tidak lagi manjur, terutama jika pola penggunaan kita tidak berubah. Kondisi ini bisa membuat infeksi sederhana menjadi lebih sulit diobati dan memaksa pasien mengeluarkan biaya lebih besar.

Mengatasi masalah ini tidak bisa mengandalkan satu pendekatan. Edukasi masyarakat perlu dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, misalnya melalui posyandu, puskesmas, sekolah dan berbagai kegiatan komunitas. Regulasi penjualan antibiotik juga perlu diperkuat, karena tanpa pengawasan yang baik, antibiotik akan tetap tersedia di tempat yang seharusnya tidak menjualnya. Di sisi lain, layanan kesehatan di daerah pedesaan harus lebih mudah diakses agar masyarakat tidak perlu mencari alternatif yang kurang aman.

Pada akhirnya, persoalan antibiotik tidak hanya soal obat, tetapi soal bagaimana masyarakat memahami penyakit, bagaimana layanan kesehatan hadir di sekitar mereka dan bagaimana kita memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal hanya karena kondisi ekonominya. Kesadaran untuk menggunakan antibiotik secara tepat adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang punya peran kecil, tetapi jika dilakukan bersama, dampaknya sangat besar.

Jika kita mampu menjaga penggunaan antibiotik tetap bijak, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan anak cucu agar mereka tidak hidup di zaman ketika obat yang dulu menyelamatkan jutaan nyawa tidak lagi bekerja. Ini bukan sekadar isu medis, tetapi isu kemanusiaan yang akan menentukan kesehatan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.