Dalam banyak dokumen pembangunan dan kebijakan publik beberapa tahun terakhir, istilah pentahelix sering muncul sebagai konsep yang terdengar sangat menjanjikan. Model ini menggambarkan kolaborasi antara lima aktor utama dalam pembangunan, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Kelima pihak ini dianggap mampu membentuk sebuah ekosistem kerja sama yang saling melengkapi. Pemerintah menyediakan regulasi dan arah kebijakan. Akademisi menyediakan bukti ilmiah. Dunia usaha menghadirkan inovasi dan efisiensi. Komunitas memahami kebutuhan nyata masyarakat. Media berperan dalam penyebaran informasi serta pembentukan opini publik. Jika semuanya bekerja bersama, masalah publik yang kompleks diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Konsep ini terdengar sangat ideal karena mencerminkan semangat kolaborasi modern yang tidak lagi bertumpu pada satu sektor saja.
Gagasan pentahelix sendiri berkembang dari teori sistem inovasi yang diperkenalkan oleh Elias G. Carayannis dan David F. Campbell. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa inovasi modern tidak lahir hanya dari satu institusi seperti pemerintah atau universitas, tetapi dari interaksi berbagai aktor sosial yang berbeda. Dunia saat ini bergerak dalam ekosistem pengetahuan yang semakin terbuka. Teknologi berkembang cepat, informasi menyebar tanpa batas geografis, dan masalah publik semakin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan sektoral yang bekerja sendiri sendiri sering dianggap tidak lagi memadai. Oleh karena itu muncul gagasan bahwa kolaborasi lintas sektor harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan, termasuk di bidang kesehatan masyarakat.
Ketika Epidemi Tidak Lagi Sekadar Masalah Medis
Jika dilihat dari perspektif kesehatan global, gagasan ini memang memiliki dasar yang kuat. Banyak masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Epidemi penyakit menular seperti HIV, tuberkulosis, dan malaria tidak hanya berkaitan dengan patogen dan pengobatan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia, kondisi sosial ekonomi, stigma masyarakat, serta kebijakan hukum yang berlaku. Data global yang dipublikasikan oleh organisasi kesehatan internasional menunjukkan bahwa epidemi HIV di banyak negara semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang sering berada di pinggiran sistem sosial. Laki laki yang berhubungan seks dengan laki laki, pengguna narkotika suntik, pekerja seks, dan kelompok marginal perkotaan sering mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan medis saja jelas tidak cukup untuk mengendalikan epidemi.
Program kesehatan masyarakat kemudian harus bekerja di ruang yang jauh lebih luas dari sekadar klinik atau rumah sakit. Layanan kesehatan dapat menyediakan tes HIV dan terapi antiretroviral. Namun menjangkau populasi yang mengalami stigma sosial sering membutuhkan pendekatan yang berbeda. Organisasi komunitas sering menjadi aktor yang paling efektif karena mereka memiliki hubungan langsung dengan kelompok masyarakat tersebut. Akademisi menyediakan analisis epidemiologi yang membantu memahami dinamika penyebaran penyakit. Dunia usaha menyediakan teknologi kesehatan, sistem logistik, dan inovasi digital yang semakin penting dalam layanan kesehatan modern. Media berperan dalam menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat luas serta membantu mengurangi stigma terhadap penyakit tertentu. Dalam konteks seperti ini, kolaborasi multisektor memang tampak sangat masuk akal.
Bagaimana Kolaborasi Ini Bekerja dalam Program Kesehatan Global
Pendekatan kolaboratif ini juga tercermin dalam tata kelola program kesehatan global. Dalam berbagai program internasional yang mendukung penanggulangan HIV, tuberkulosis, dan malaria, struktur kolaborasi lintas sektor sudah menjadi praktik yang umum. Misalnya dalam mekanisme yang digunakan oleh Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, terdapat forum nasional yang disebut Country Coordinating Mechanism. Forum ini biasanya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang mencerminkan spektrum luas aktor kesehatan masyarakat. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi komunitas, akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan duduk bersama untuk membahas strategi program dan alokasi sumber daya. Secara desain, struktur seperti ini sangat mirip dengan model pentahelix yang sering dibicarakan dalam literatur kebijakan publik.
Tujuan dari struktur seperti ini sebenarnya cukup sederhana. Program kesehatan masyarakat diharapkan tidak hanya dirancang dari perspektif pemerintah atau lembaga donor saja, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman langsung masyarakat yang terdampak epidemi. Dengan melibatkan berbagai aktor, kebijakan diharapkan menjadi lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam banyak kasus, pendekatan ini memang berhasil memperluas cakupan layanan kesehatan, terutama untuk kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem kesehatan formal.
Realitas Ketimpangan Kekuasaan dalam Kolaborasi
Namun ketika melihat lebih dekat bagaimana kolaborasi ini bekerja dalam praktik, muncul realitas yang lebih kompleks. Dalam teori kebijakan publik terdapat konsep yang disebut ketimpangan kekuasaan atau asymmetry of power. Artinya, dalam sebuah kolaborasi tidak semua aktor memiliki kekuatan yang sama dalam mempengaruhi keputusan. Hal yang sama sering terjadi dalam program kesehatan global. Pemerintah biasanya memegang otoritas regulasi dan memiliki kendali atas sistem layanan kesehatan nasional. Donor internasional memiliki pengaruh besar karena menyediakan pembiayaan program yang signifikan. Sementara itu organisasi komunitas sering memiliki peran yang sangat penting dalam menjangkau masyarakat yang terdampak epidemi, tetapi tidak selalu memiliki posisi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.
Situasi seperti ini membuat kolaborasi sering terlihat sangat inklusif di atas kertas, tetapi dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh aktor aktor tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar. Banyak studi kebijakan kesehatan menggambarkan kondisi ini sebagai tata kelola multipihak dengan distribusi kekuasaan yang tidak sepenuhnya seimbang. Dalam banyak forum kebijakan, suara komunitas memang didengar, tetapi tidak selalu memiliki bobot yang sama dengan keputusan pemerintah atau prioritas lembaga donor. Hal ini tidak selalu berarti kolaborasi tersebut gagal, tetapi menunjukkan bahwa realitas politik dan kelembagaan sering mempengaruhi bagaimana model kolaborasi bekerja dalam praktik.
Ketika Terlalu Banyak Aktor Justru Memperlambat Keputusan
Selain persoalan distribusi kekuasaan, terdapat juga pertanyaan mengenai efisiensi pengambilan keputusan. Tidak semua masalah kesehatan masyarakat membutuhkan keterlibatan lima sektor sekaligus. Beberapa keputusan bersifat sangat teknis dan membutuhkan respons yang cepat. Contohnya adalah perubahan pedoman terapi antiretroviral, standar pemeriksaan laboratorium viral load, atau rekomendasi penggunaan obat baru. Keputusan seperti ini biasanya didasarkan pada hasil uji klinis, meta analisis ilmiah, dan evaluasi epidemiologi yang sangat spesifik. Dalam situasi seperti ini, keputusan sering lebih efektif jika diambil oleh panel ahli kecil yang terdiri dari epidemiolog, klinisi, dan regulator kesehatan.
Jika setiap keputusan teknis harus melalui konsultasi luas dengan seluruh aktor pentahelix, proses pengambilan keputusan dapat menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu banyak sistem kesehatan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Keputusan teknis dibuat oleh kelompok ahli yang memiliki kompetensi ilmiah yang relevan. Setelah itu implementasi kebijakan dilakukan melalui kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai aktor sosial. Pendekatan ini sering disebut sebagai tata kelola hibrid, yaitu kombinasi antara kepemimpinan teknis yang kuat dan kolaborasi multisektor dalam implementasi program.
Pelajaran Penting dari Pandemi COVID-19
Pengalaman pandemi COVID 19 memberikan pelajaran yang sangat menarik tentang bagaimana kolaborasi bekerja dalam situasi krisis kesehatan global. Pengembangan vaksin dalam waktu yang sangat singkat merupakan contoh kolaborasi internasional yang luar biasa antara pemerintah, universitas, industri farmasi, dan lembaga penelitian. Tanpa kerja sama lintas sektor dalam skala global, percepatan pengembangan vaksin mungkin tidak akan terjadi. Pada saat yang sama, pandemi juga menunjukkan bahwa keputusan kesehatan darurat tidak dapat menunggu proses konsultasi yang terlalu panjang.
Banyak negara akhirnya membentuk satuan tugas kecil yang terdiri dari pakar epidemiologi, pejabat kesehatan, dan regulator utama untuk mengambil keputusan cepat berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kolaborasi tetap penting, tetapi bentuknya harus disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi. Dalam beberapa situasi, kolaborasi luas menjadi kunci keberhasilan program. Dalam situasi lain, kepemimpinan teknis yang kuat justru lebih dibutuhkan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat.
Kolaborasi Tetap Penting, Tetapi Tidak Bisa Bersifat Simbolik
Jika dilihat dari perkembangan epidemiologi penyakit menular saat ini, model kolaborasi lintas sektor sebenarnya masih memiliki relevansi yang kuat. Banyak tantangan kesehatan masyarakat modern berkaitan dengan faktor sosial yang kompleks. Penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan sosial. Epidemi HIV dipengaruhi oleh stigma dan akses terhadap layanan kesehatan. Bahkan pengendalian penyakit menular baru sangat bergantung pada komunikasi risiko kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan berbagai sektor tetap sangat penting.
Namun pengalaman berbagai program kesehatan menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang terlihat inklusif. Kolaborasi yang efektif membutuhkan kepercayaan antar aktor, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang transparan. Tanpa hal tersebut, model kolaborasi dapat berubah menjadi forum diskusi yang luas tetapi tidak menghasilkan keputusan yang nyata.
Kolaborasi Bukan Sekadar Struktur
Model pentahelix hanyalah sebuah kerangka konseptual yang membantu kita memahami pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Kerangka ini memberikan gambaran bahwa kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial, ekonomi, dan komunikasi publik. Namun keberhasilan program kesehatan masyarakat tetap bergantung pada bagaimana berbagai aktor tersebut benar benar bekerja bersama dalam praktik.
Dalam banyak kasus, keberhasilan tersebut justru ditentukan oleh faktor yang sangat sederhana namun sering sulit diwujudkan. Kemampuan berbagai pihak untuk menempatkan kepentingan kesehatan masyarakat di atas kepentingan sektoral masing masing. Penyakit tidak pernah hanya menjadi masalah medis. Ia selalu menjadi cerminan dari bagaimana masyarakat memilih untuk bekerja sama menghadapi tantangan bersama.
