Setiap kali bencana melanda, respons kesehatan hampir selalu bergerak dengan pola yang sama. Penyelamatan korban luka, evakuasi pengungsi, dan penanganan trauma akut menjadi prioritas utama sejak awal. Pendekatan ini memang diperlukan dan tidak dapat dihindari dalam situasi darurat. Namun demikian, ada kelompok besar yang sering tidak masuk dalam fokus utama respons tersebut. Salah satu yang sering diabaikan adalah kematian tidak langsung bencana. Mereka adalah orang-orang dengan penyakit kronis yang pengobatannya bergantung pada layanan rutin dan berkelanjutan.
Dalam situasi bencana, orang dengan penyakit kronis sering tampak tidak terdampak secara langsung. Mereka tidak mengalami luka terbuka, tidak memerlukan tindakan bedah, dan sering masih mampu beraktivitas. Akan tetapi, kondisi stabil tersebut sepenuhnya bergantung pada ketersediaan obat dan layanan kesehatan. Ketika obat terputus dan akses layanan terganggu, stabilitas itu cepat menghilang. Akibatnya, penyakit yang sebelumnya terkontrol berubah menjadi ancaman akut.
Masalah ini bukan semata persoalan individu, melainkan persoalan sistem kesehatan. Bencana menguji kemampuan sistem untuk menjaga layanan esensial di tengah keterbatasan sumber daya. Sayangnya, dalam banyak konteks, penyakit kronis masih dipandang sebagai urusan layanan rutin, bukan bagian dari keselamatan darurat. Pandangan ini membuat respons bencana kurang sensitif terhadap risiko jangka menengah. Padahal, dampaknya dapat jauh lebih besar daripada cedera akut.
Faktanya, penyakit kronis merupakan salah satu penentu utama kematian pascabencana. Hipertensi yang tidak terkontrol meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Diabetes tanpa pengobatan dapat berujung pada krisis metabolik yang fatal. Penyakit jantung dan paru kronik juga memburuk dengan cepat ketika stres dan pengobatan terhenti. Semua kondisi ini berkembang secara senyap dan sering tidak terlihat.
Dalam banyak laporan evaluasi pascabencana, kematian akibat penyakit kronis sering tercatat sebagai kematian biasa. Secara administratif, penyebabnya ditulis sebagai stroke, gagal jantung, atau komplikasi metabolik. Namun, bencana berperan sebagai pemicu utama yang memutus akses layanan. Dengan kata lain, bencana tidak selalu membunuh secara langsung, tetapi menciptakan kondisi yang membuat penyakit kronis menjadi fatal. Di sinilah letak masalah yang sering luput.
Oleh sebab itu, cara pandang terhadap penyakit kronis dalam konteks bencana perlu diubah secara mendasar. Penyakit kronis bukan isu tambahan atau pelengkap. Ia adalah bagian inti dari keselamatan manusia dalam situasi krisis. Jika aspek ini terus diabaikan, maka setiap bencana akan selalu menyisakan korban yang tidak terlihat. Mereka meninggal bukan karena bencananya, tetapi karena sistem gagal melindungi mereka.
Kematian Pascabencana yang Tidak Pernah Diakui Sepenuhnya
Dalam kajian kesehatan masyarakat, dikenal konsep kematian tidak langsung akibat bencana. Istilah ini merujuk pada kematian yang terjadi setelah fase akut berlalu. Pada saat perhatian publik mulai mereda, justru dampak kesehatan jangka menengah mulai muncul. Penyakit kronis menjadi penyumbang utama dalam fase ini. Namun, kematian semacam ini jarang mendapatkan pengakuan yang memadai.
Berbagai studi internasional menunjukkan pola yang konsisten. Setelah bencana besar, angka kejadian penyakit kardiovaskular dan komplikasi diabetes meningkat secara signifikan. Pascagempa dan tsunami Jepang tahun 2011, misalnya, terjadi lonjakan kejadian stroke dalam beberapa minggu berikutnya. Hal serupa juga ditemukan setelah badai Katrina di Amerika Serikat. Dalam kedua kasus tersebut, gangguan layanan rutin menjadi faktor utama.
Masalahnya, kematian-kematian ini tidak masuk dalam statistik korban bencana. Mereka dicatat sebagai kematian akibat penyakit kronis biasa. Akibatnya, evaluasi respons bencana sering kali menutup mata terhadap dampak kesehatan jangka menengah. Padahal, dari perspektif epidemiologi, beban kematian terbesar sering tersembunyi di fase ini. Tanpa pengakuan yang jelas, pembelajaran kebijakan menjadi sangat terbatas.
WHO dan berbagai jurnal ilmiah seperti The Lancet dan BMJ Global Health telah menyoroti persoalan ini secara berulang. Mereka menunjukkan bahwa gangguan kesinambungan layanan merupakan prediktor kuat peningkatan mortalitas pascabencana. Bahkan, dampaknya dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa bencana memiliki efek domino yang panjang terhadap kesehatan masyarakat. Namun, temuan ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional.
Dalam konteks negara berkembang, risikonya menjadi lebih besar. Sistem kesehatan sering sudah bekerja mendekati batas kapasitas sebelum bencana terjadi. Ketika bencana datang, gangguan kecil saja dapat berdampak besar pada layanan rutin. Pasien yang sebelumnya stabil menjadi rentan dalam waktu singkat. Kondisi ini memperbesar peluang kematian tidak langsung.
Karena itu, penting untuk menyadari bahwa kematian pascabencana bukanlah kejadian kebetulan. Ia adalah konsekuensi yang dapat diprediksi ketika penyakit kronis diabaikan. Jika respons bencana terus berfokus hanya pada trauma akut, pola ini akan terus berulang. Kematian terjadi secara senyap, tanpa sorotan, dan tanpa perubahan kebijakan yang berarti. Ini adalah kegagalan sistemik yang seharusnya bisa dicegah.
Penyakit Kronis sebagai Faktor Risiko Akut di Situasi Bencana
Masih ada anggapan bahwa penyakit kronis adalah masalah jangka panjang yang bisa ditangani setelah situasi darurat mereda. Pandangan ini keliru dan berbahaya. Dalam situasi bencana, penyakit kronis justru berubah menjadi faktor risiko akut. Perubahan lingkungan, stres, dan gangguan pengobatan mempercepat perburukan kondisi. Akibatnya, risiko kematian meningkat dalam waktu singkat.
Pada hipertensi dan penyakit jantung, stres akut dan putus obat dapat memicu lonjakan tekanan darah. Kondisi ini meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung secara signifikan. Studi pascabencana menunjukkan bahwa kejadian kardiovaskular sering meningkat beberapa minggu setelah kejadian utama. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari gangguan terapi yang berkelanjutan. Tanpa intervensi cepat, dampaknya sulit dicegah.
Pada diabetes, tantangannya bahkan lebih kompleks. Insulin dan obat oral memerlukan ketersediaan rutin serta pola makan yang relatif stabil. Di pengungsian, kondisi ini jarang terpenuhi. Akibatnya, pasien berisiko mengalami hiperglikemia berat atau ketoasidosis. WHO mencatat bahwa diabetes termasuk penyebab utama rawat inap darurat pascabencana. Ini menunjukkan betapa cepatnya kondisi kronis berubah menjadi gawat darurat.
Pada ODHIV, keberlanjutan terapi antiretroviral menjadi isu krusial. Putus obat ARV dapat menyebabkan peningkatan viral load dan penurunan CD4 dalam waktu singkat. Risiko infeksi oportunistik pun meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada resistensi obat. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kesehatan masyarakat.
Pasien gagal ginjal berada dalam situasi paling kritis. Hemodialisis bergantung pada fasilitas, listrik, air bersih, dan transportasi. Ketika salah satu komponen ini terganggu, risiko kematian meningkat drastis. Berbagai laporan pascabencana menunjukkan bahwa gangguan dialisis menjadi penyebab utama kematian tidak langsung. Ini menegaskan bahwa layanan kronis tertentu tidak bisa ditunda sama sekali.
Semua contoh ini menunjukkan satu hal yang sama. Penyakit kronis bukan masalah sekunder dalam bencana. Ia adalah faktor risiko utama yang membutuhkan perhatian segera. Mengabaikannya berarti membiarkan krisis kesehatan berkembang secara perlahan. Dampaknya mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi akan terasa dalam hitungan minggu.
Kelemahan Sistem Respons Bencana yang Perlu Dikritisi
Jika ditelaah lebih jauh, masalah utama terletak pada desain sistem respons bencana. Sejak awal, sistem lebih disiapkan untuk menangani trauma dan cedera. Pos kesehatan darurat dirancang untuk luka, infeksi akut, dan tindakan kegawatdaruratan. Sementara itu, obat penyakit kronis sering dianggap tambahan. Akibatnya, banyak pos kesehatan tidak siap melayani pasien kronis.
Rantai pasok obat juga menjadi titik lemah. Obat kronis jarang diperlakukan sebagai logistik kritis. Ketika akses gudang dan apotek terganggu, pasokan terhenti. Dalam situasi seperti ini, pasien tidak memiliki alternatif. Mereka terpaksa menghentikan pengobatan atau mencari obat secara mandiri. Kondisi ini sangat berisiko.
Selain itu, kebijakan administratif sering kali tidak adaptif. Banyak pasien kehilangan resep, kartu kontrol, atau rekam medis saat mengungsi. Dalam kondisi darurat, fleksibilitas seharusnya menjadi prinsip utama. Namun, pada praktiknya, pasien sering diminta memenuhi persyaratan yang sulit dipenuhi. Akibatnya, mereka pulang tanpa obat.
Kelemahan lain adalah kurangnya integrasi data. Sistem informasi kesehatan jarang dirancang untuk situasi bencana. Ketika pasien berpindah wilayah, data tidak dapat diakses lintas fasilitas. Hal ini memperlambat layanan dan meningkatkan risiko kesalahan. Dalam konteks penyakit kronis, keterlambatan kecil saja bisa berdampak besar.
WHO dan Sphere Handbook sebenarnya telah memberikan panduan yang jelas. Layanan kesehatan esensial dalam situasi darurat harus mencakup penyakit kronis. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak negara, termasuk Indonesia, belum menjadikan panduan ini sebagai standar operasional. Akibatnya, kesenjangan antara norma global dan praktik lokal tetap lebar.
Kritik terhadap sistem ini bukan untuk menyalahkan petugas di lapangan. Mereka sering bekerja dalam keterbatasan yang luar biasa. Kritik ini ditujukan pada desain kebijakan dan prioritas sistem. Tanpa perubahan struktural, masalah yang sama akan terus berulang pada setiap bencana berikutnya.
Perlunya Respon Cepat dan Perubahan Kebijakan yang Konkret
Dengan bukti ilmiah yang ada, pemerintah tidak dapat lagi menunda perubahan pendekatan. Penyakit kronis harus masuk sebagai komponen inti respons bencana sejak fase kesiapsiagaan. Artinya, perencanaan logistik harus mencakup obat kronis esensial. Simulasi bencana juga perlu menguji kesiapan layanan kronis. Ini bukan pilihan, melainkan kebutuhan.
Kebijakan multi-month dispensing untuk pasien stabil, khususnya ODHIV, perlu diperluas dan dipercepat. Dalam situasi bencana, prinsipnya sederhana, obat tidak boleh berhenti. Pembatasan administratif harus dilonggarkan secara sementara. Pendekatan ini telah direkomendasikan WHO dan UNAIDS. Bukti menunjukkan bahwa strategi ini efektif menjaga kesinambungan terapi.
Untuk pasien gagal ginjal, sistem rujukan dialisis harus masuk dalam komando respons bencana. Pemetaan fasilitas yang masih berfungsi, pengaturan lintas wilayah, dan transportasi prioritas harus disiapkan sebelumnya. Tanpa koordinasi ini, pasien akan kehilangan layanan dalam waktu singkat. Risiko kematian menjadi sangat tinggi.
Layanan primer juga perlu diperkuat. Pos kesehatan pengungsian harus mampu menyediakan obat kronis dasar. Protokol sederhana untuk hipertensi dan diabetes perlu diterapkan. Fokusnya adalah stabilisasi dan pencegahan komplikasi akut. Pendekatan ini realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Perubahan kebijakan ini membutuhkan komitmen politik dan lintas sektor. Kementerian Kesehatan, BPBD, dan pemerintah daerah harus bekerja bersama. Tanpa koordinasi, upaya parsial tidak akan cukup. Respon cepat bukan hanya soal kecepatan fisik, tetapi juga ketepatan kebijakan.
Peran Komunitas dan Tanggung Jawab Bersama
Di luar sistem formal, komunitas memainkan peran penting. Organisasi komunitas penyakit kronis sering memiliki data dan jejaring yang lebih dekat dengan pasien. Mereka tahu siapa yang putus obat dan di mana mereka berada. Melibatkan komunitas dalam respons bencana mempercepat identifikasi dan intervensi. Ini juga membantu mengurangi stigma, terutama pada HIV.
Keluarga dan individu juga memiliki peran penting. Kesiapsiagaan sederhana dapat menyelamatkan nyawa. Menyimpan obat untuk beberapa hari, memotret resep, dan mencatat diagnosis di ponsel adalah langkah praktis. Meskipun sederhana, langkah ini sering menjadi pembeda dalam situasi darurat. Edukasi publik perlu menekankan hal ini secara konsisten.
Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas harus dibangun sebelum bencana terjadi. Hubungan yang terbangun dalam situasi normal akan memudahkan koordinasi saat krisis. Tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik, respon akan lambat. Dalam konteks penyakit kronis, keterlambatan sering berujung fatal.
Media juga memiliki peran. Narasi bencana perlu diperluas agar tidak hanya menyoroti korban langsung. Dengan mengangkat isu penyakit kronis, kesadaran publik dapat meningkat. Kesadaran ini penting untuk mendorong perubahan kebijakan. Tanpa tekanan publik, isu ini akan terus berada di pinggiran.
Pada akhirnya, bencana adalah ujian kolektif. Ia menguji sistem, kebijakan, dan solidaritas sosial. Penyakit kronis mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak selalu terlihat. Banyak korban jatuh dalam diam. Tugas kita adalah memastikan mereka tidak lagi dilupakan.
Melihat Keselamatan Secara Lebih Utuh
Bencana tidak berhenti ketika air surut atau gempa mereda. Dampaknya berlanjut dalam bentuk yang lebih sunyi dan sering tidak terlihat. Penyakit kronis menjadi jalur utama kematian pascabencana yang sering luput dari perhatian. Jika sistem kesehatan gagal menjaga kesinambungan layanan, maka kematian tersebut bukan takdir, melainkan kegagalan yang dapat dicegah.
Sudah saatnya respons bencana di Indonesia melihat keselamatan secara lebih utuh. Keselamatan bukan hanya bebas dari reruntuhan, tetapi juga keberlanjutan pengobatan. Penyakit kronis harus diperlakukan sebagai prioritas sejak awal. Tanpa perubahan ini, setiap bencana akan selalu meninggalkan korban yang sama.
Bukti ilmiah sudah cukup jelas. Tantangannya bukan lagi pada pengetahuan, tetapi pada kemauan untuk berubah. Pemerintah, sistem kesehatan, dan masyarakat perlu bergerak bersama. Dengan respon cepat dan kebijakan yang tepat, banyak kematian pascabencana dapat dicegah. Ini bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi tanggung jawab moral.
