Ketika Kepercayaan terhadap Vaksin Mulai Retak

Ketika Kepercayaan terhadap Vaksin Mulai Retak

Dahulu, ketika seorang anak dibawa ke puskesmas untuk imunisasi polio, campak, atau DPT, sebagian besar orang tua mungkin bertanya kapan jadwal berikutnya atau apakah anak akan demam setelah disuntik. Sekarang pertanyaannya cenderung berbeda. Apakah vaksin benar-benar aman? Apakah ada kepentingan industri farmasi di belakangnya? Mengapa harus divaksin jika orang yang sudah divaksin masih bisa sakit? Bahkan ada yang sampai pada kesimpulan lebih jauh, bahwa tubuh sebenarnya tidak membutuhkan vaksin sama sekali.

Keraguan seperti ini tidak hanya ada di media sosial. Data menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap vaksin memang mengalami penurunan. UNICEF melaporkan bahwa persepsi mengenai pentingnya vaksin untuk anak menurun di 52 dari 55 negara yang diteliti setelah pandemi COVID-19. Indonesia termasuk di dalamnya. Analisis UNICEF untuk Indonesia menunjukkan bahwa pada 2023 sekitar 78 persen responden masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap vaksinasi, tetapi angka tersebut turun lebih dari 10 poin dibandingkan sebelum pandemi. Dengan kata lain, anggapan bahwa kepercayaan terhadap vaksin sedang mengalami masalah bukan sekadar kesan karena terlalu banyak membaca Facebook, TikTok, atau grup WhatsApp keluarga.

Tetapi angka itu juga harus dibaca dengan hati-hati. Turunnya kepercayaan tidak berarti 22 persen penduduk Indonesia menjadi kelompok antivaksin. Di antara orang yang percaya penuh dan mereka yang menolak vaksin sama sekali terdapat kelompok yang jauh lebih besar dan lebih cair: orang yang ragu. Mereka mungkin menerima vaksin tertentu tetapi menolak yang lain. Mereka mungkin mengizinkan anak mendapatkan BCG dan polio, tetapi khawatir terhadap HPV. Ada pula yang menerima imunisasi anak, tetapi menolak vaksin COVID-19. Dalam literatur kesehatan masyarakat, wilayah abu-abu inilah yang disebut vaccine hesitancy, kondisi ketika seseorang menunda atau menolak vaksin meskipun layanan vaksin sebenarnya tersedia.

Menariknya, keraguan itu tidak selalu lahir dari ketidaktahuan. Orang berpendidikan tinggi pun dapat meragukan vaksin. Internet memungkinkan seseorang membaca jurnal ilmiah, laporan efek samping, dokumen regulator, bahkan database kejadian ikutan pascaimunisasi dalam beberapa menit. Masalahnya bukan lagi kekurangan informasi. Persoalannya justru bagaimana informasi tersebut dipilih, dipahami, dibandingkan, dan diberi makna. Sepuluh laporan kematian setelah vaksinasi dapat terasa mengerikan ketika berdiri sendiri, tetapi maknanya berubah apabila diketahui bahwa ratusan juta dosis telah diberikan dan investigasi menunjukkan kematian tersebut tidak disebabkan vaksin.

Sebuah perbandingan menarik dapat dilakukan dengan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perbandingan ini sebenarnya bukan untuk menentukan apakah vaksin lebih baik daripada MBG, karena keduanya merupakan intervensi yang sama sekali berbeda. Namun keduanya memberikan contoh yang sangat baik tentang bagaimana manusia memahami risiko. Satu angka dapat terlihat besar atau kecil tergantung denominator yang digunakan. Sekali lagi penting bagi kita unutk dapat memahami dan menilai RISIKO.

Udah siap belum, yuuuk kita mulai……

Pada 13 Februari 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 4,5 miliar porsi MBG telah diproduksi dan didistribusikan. Pada saat yang sama sekitar 28.000 penerima dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tersebut, dengan berbagai penyebab dan sebagian besar tidak memerlukan perawatan. Angka tersebut dapat dilihat dalam pidato Presiden yang diterbitkan Sekretariat Negara. Jika dihitung terhadap jumlah porsi yang telah diberikan, terdapat sekitar 6,2 kejadian gangguan kesehatan untuk setiap satu juta porsi MBG, atau kira-kira satu kejadian dalam setiap 161 ribu porsi.

Sekarang bandingkan dengan pengalaman vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Hingga 30 November 2021, Komnas KIPI menerima 363 laporan KIPI serius dari seluruh Indonesia. Pada 1 Desember 2021, WHO mencatat 237.387.197 dosis vaksin COVID-19 telah diberikan. Artinya terdapat sekitar 1,53 laporan KIPI serius untuk setiap satu juta dosis, atau sekitar satu laporan untuk 654 ribu dosis vaksinasi. Secara matematis, frekuensi gangguan kesehatan yang dilaporkan pada MBG per paparan sekitar empat kali angka laporan KIPI serius vaksin COVID-19.

Angka tersebut tentu tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa MBG “empat kali lebih berbahaya” daripada vaksin. Definisi kejadiannya berbeda. Gangguan kesehatan setelah MBG mencakup keluhan yang sebagian besar tidak membutuhkan perawatan, sedangkan angka vaksin yang digunakan merupakan KIPI serius. Selain itu, KIPI secara definisi adalah kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, bukan kejadian yang otomatis disebabkan oleh vaksin. Komnas KIPI dan Kementerian Kesehatan bahkan menjelaskan bahwa berbagai kematian yang sempat dilaporkan setelah vaksinasi pada periode tersebut setelah dikaji ternyata tidak terbukti disebabkan oleh vaksin.

Justru di situlah pelajaran terpentingnya. Dalam epidemiologi, kata “setelah” tidak sama dengan “karena”. Jika seseorang mendapat vaksin pada hari Senin dan terkena serangan jantung pada hari Jumat, kedua kejadian tersebut mempunyai hubungan waktu, tetapi belum tentu mempunyai hubungan sebab akibat. Prinsip yang sama berlaku pada MBG. Jika puluhan anak muntah beberapa jam setelah makan makanan dari dapur yang sama, hubungan kausalnya menjadi jauh lebih kuat, tetapi investigasi epidemiologi, pemeriksaan makanan, pola waktu, gejala, dan kadang pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan untuk menentukan penyebabnya.

Hal ini sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena otak manusia tidak secara otomatis berpikir menggunakan denominator. Sebuah video seorang anak kejang setelah imunisasi jauh lebih mudah diingat dibandingkan angka jutaan anak yang pulang dari tempat imunisasi tanpa masalah. Sebuah unggahan berisi cerita “tetangga saya meninggal seminggu setelah vaksin” terasa lebih nyata daripada sebuah tabel yang berisi ratusan juta dosis. Dalam psikologi risiko, fenomena seperti ini dikenal antara lain sebagai availability heuristic. Kejadian yang dramatis dan mudah diingat cenderung dinilai lebih sering terjadi daripada kenyataannya.

Vaksin juga menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Sebagian besar orang tua muda Indonesia sekarang tidak pernah melihat anak dengan paru-paru besi akibat polio. Banyak dokter muda mungkin tidak pernah merawat difteri dalam jumlah besar seperti generasi dokter beberapa dekade sebelumnya. Campak bagi sebagian orang terdengar seperti penyakit demam dan ruam yang akan sembuh sendiri. Ketika penyakit yang dicegah vaksin menghilang dari pengalaman sehari-hari, perhatian perlahan bergeser dari bahaya penyakit kepada risiko vaksinnya. Manfaat vaksin menjadi tidak terlihat, sementara satu kasus demam atau bengkak setelah penyuntikan terlihat sangat nyata.

Pandemi COVID-19 memperumit keadaan tersebut. Vaksin dikembangkan dengan kecepatan yang belum pernah dialami masyarakat sebelumnya. Informasi ilmiah berubah dengan cepat, rekomendasi berubah, jenis vaksin bertambah, interval pemberian berubah, kemudian muncul booster pertama dan berikutnya. Pada saat yang sama vaksin menjadi bagian dari kebijakan perjalanan, pekerjaan, akses ke fasilitas tertentu, dan perdebatan politik. Sesuatu yang sebelumnya merupakan intervensi kesehatan berubah menjadi identitas sosial. Orang tidak lagi hanya bertanya apakah vaksin bermanfaat, tetapi mulai menilai siapa yang menyuruh mereka menerima vaksin dan apakah orang tersebut dapat dipercaya.

Sebagian ketidakpercayaan itu harus diakui sebagai kegagalan komunikasi kesehatan, bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Dalam situasi krisis, otoritas kesehatan sering ingin memberikan pesan sederhana supaya mudah dipahami. Masalahnya, ilmu pengetahuan jarang sesederhana slogan. Ketika masyarakat pernah mendapat kesan bahwa vaksin akan mencegah infeksi sepenuhnya, lalu kemudian melihat orang yang sudah divaksin tetap tertular, sebagian merasa telah dibohongi. Padahal tujuan dan efektivitas vaksin terhadap infeksi, penyakit berat, rawat inap, dan kematian memang berbeda, dan dapat berubah ketika virus berubah.

Karena itu membela vaksin dengan mengatakan bahwa vaksin “100 persen aman” juga bukan cara yang baik untuk membangun kepercayaan. Tidak ada intervensi medis yang benar-benar tanpa risiko, termasuk obat yang dibeli bebas di apotek. Vaksin dapat menyebabkan efek samping. Nyeri di tempat suntikan, demam, pegal, sakit kepala, atau kelelahan memang dapat terjadi. Beberapa vaksin juga memiliki efek samping serius yang sangat jarang, dan karena alasan itulah sistem farmakovigilans dan surveilans KIPI diperlukan. Kejujuran mengenai risiko justru merupakan bagian dari komunikasi vaksin yang baik.

Uji klinis CoronaVac di Indonesia memberikan contoh yang menarik. Dalam penelitian fase III yang melibatkan 1.620 peserta, Fadlyana dan kawan-kawan dalam jurnal Vaccine menemukan efek samping ringan setelah suntikan pertama pada 54,3 persen penerima vaksin. Tetapi kelompok yang menerima plasebo pun melaporkan keluhan ringan sebesar 46,7 persen. Sembilan serious adverse events yang terjadi selama penelitian dinilai tidak berkaitan atau sangat kecil kemungkinannya berkaitan dengan vaksin. Data seperti ini menunjukkan mengapa tidak semua keluhan yang muncul setelah penyuntikan boleh langsung dianggap sebagai efek yang disebabkan vaksin.

Pada saat yang sama, tidak adil pula menganggap setiap orang yang ragu terhadap vaksin sebagai korban hoaks. Ada orang tua yang pernah melihat anaknya mengalami demam tinggi setelah imunisasi dan menjadi takut pada dosis berikutnya. Ada yang mempunyai pengalaman buruk dengan fasilitas kesehatan. Ada yang mempertanyakan kehalalan suatu produk. Ada pula yang kehilangan kepercayaan kepada pemerintah selama pandemi dan kemudian memindahkan ketidakpercayaan tersebut kepada hampir semua informasi kesehatan resmi. Semua alasan itu mungkin tidak mempunyai bobot ilmiah yang sama, tetapi secara manusiawi tetap harus didengarkan.

Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya telah menemukan pola tersebut. Dalam Strategi Komunikasi Nasional Imunisasi 2022–2025, kekhawatiran orang tua yang ditemukan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan efek samping. Ada ketakutan bahwa vaksin dapat menyebabkan kelumpuhan, kecacatan, kejang atau kematian, kekhawatiran mengenai kandungan vaksin, teori konspirasi, persoalan halal dan haram, serta pengaruh anggota keluarga. Dokumen tersebut bahkan menemukan bahwa keputusan ibu untuk membawa anak imunisasi dapat berubah karena pandangan suami, nenek, tokoh agama, atau orang lain yang dipercaya keluarga.

Media sosial membuat mekanisme tersebut menjadi jauh lebih kuat. Informasi tidak lagi bergerak terutama dari dokter kepada pasien, tetapi dari orang yang dipercaya kepada orang lain yang mempercayainya. Sebuah video berdurasi satu menit dapat berpindah dari TikTok ke WhatsApp keluarga, kemudian diteruskan ke grup sekolah atau lingkungan tanpa pernah melewati proses verifikasi. Dalam survei nasional yang dikutip UNICEF pada masa pandemi, sekitar 64 hingga 79 persen responden Indonesia tidak mampu mengenali informasi keliru di internet dengan baik. Persoalannya menjadi semakin rumit karena informasi yang salah sering disampaikan dengan bahasa sederhana dan penuh keyakinan, sementara penjelasan ilmiah datang dengan istilah probabilitas, confidence interval, asosiasi, dan kausalitas.

Ironisnya, semakin seseorang mencari informasi mengenai bahaya vaksin di internet, algoritma dapat semakin banyak menunjukkan informasi serupa. Setelah beberapa waktu, layar telepon dapat menciptakan kesan bahwa “semua orang sekarang mulai sadar bahwa vaksin berbahaya”, walaupun yang sebenarnya terjadi adalah seseorang berada dalam lingkungan informasi yang semakin homogen. Kesaksian pribadi kemudian bertemu dengan video dokter, potongan jurnal tanpa konteks, teori mengenai perusahaan farmasi, dan komentar ribuan pengguna lain. Jumlah pengulangan perlahan menggantikan kualitas bukti.

Dampaknya tidak berhenti pada vaksin COVID-19. Ketidakpercayaan dapat menular dari satu vaksin kepada program imunisasi secara keseluruhan. Data UNICEF menunjukkan cakupan imunisasi lengkap Indonesia memang sempat merosot tajam selama pandemi. Keadaannya mulai membaik, tetapi pemulihannya belum selesai. WHO dan UNICEF pada Juli 2026 memperkirakan cakupan dosis ketiga DTP dan hepatitis B meningkat dari 78 persen pada 2024 menjadi 82 persen pada 2025. Jumlah anak yang tidak menerima satu dosis imunisasi pun turun dari sekitar 748 ribu menjadi 657 ribu. Ini perkembangan baik, tetapi masih berarti lebih dari setengah juta anak lahir dan tumbuh tanpa perlindungan imunisasi dasar.

Karena itu tidak tepat pula mengatakan bahwa kepercayaan terhadap vaksin terus menurun tanpa henti. Bukti yang tersedia lebih kompleks. Kepercayaan memang mengalami penurunan nyata setelah pandemi, sementara cakupan beberapa vaksin belakangan mulai membaik. Masalahnya, untuk penyakit yang sangat menular, rata-rata nasional dapat menyembunyikan kantong masyarakat dengan cakupan jauh lebih rendah. Campak merupakan contoh terbaik karena virus ini membutuhkan cakupan imunisasi sekitar 95 persen untuk mencegah penularan berkelanjutan di masyarakat.

Indonesia baru saja mendapat pengingat yang tidak menyenangkan mengenai hal tersebut. Sepanjang 2025, Kementerian Kesehatan mencatat 63.769 kasus suspek campak, 11.094 di antaranya terkonfirmasi laboratorium, dengan 69 kematian. Hingga minggu ketujuh 2026 masih terdapat 8.224 kasus suspek, 572 kasus terkonfirmasi dan empat kematian. Tidak seluruh peningkatan campak tersebut dapat ditimpakan kepada kelompok antivaksin karena cakupan imunisasi juga dipengaruhi ketersediaan layanan, distribusi vaksin, mobilitas penduduk, pandemi, kemiskinan, wilayah geografis yang sulit, dan kualitas pencatatan. Tetapi rendahnya cakupan imunisasi jelas merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan virus kembali beredar.

Pengalaman Sumenep memperlihatkannya dalam skala yang lebih mudah dipahami. Pada 2025 kabupaten tersebut menghadapi peningkatan campak dengan hampir tiga ribu kasus suspek. WHO mencatat rendahnya cakupan imunisasi dan keraguan masyarakat sebagai bagian dari masalah. Pemerintah kemudian melakukan imunisasi respons wabah, melibatkan tenaga kesehatan dan tokoh lokal serta mendatangi komunitas yang cakupannya rendah. Setelah cakupan imunisasi campak meningkat hingga 96,1 persen, rantai penularan akhirnya dapat dihentikan dan pada Februari 2026 WHO menyatakan wabah Sumenep telah berakhir.

Ada pelajaran penting di sana. Kepercayaan terhadap vaksin tidak dapat dibangun hanya dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa mereka salah. Orang yang ragu harus mendapat ruang untuk bertanya mengapa suatu vaksin diperlukan, seberapa besar manfaatnya, apa efek sampingnya, bagaimana efek samping dipantau, siapa yang menilai keamanannya, dan apa yang dilakukan apabila terjadi KIPI. Dokter dan tenaga kesehatan juga harus cukup rendah hati untuk mengatakan “belum diketahui” ketika buktinya memang belum tersedia. Kepercayaan yang lahir dari keterbukaan biasanya lebih kuat daripada kepatuhan yang lahir karena seseorang merasa tidak mempunyai pilihan.

Masyarakat pada sisi lain perlu belajar membedakan cerita dari bukti. Kesaksian seseorang yang mengalami penyakit setelah vaksinasi patut didengar, tetapi satu pengalaman tidak dapat menentukan risiko bagi jutaan orang. Angka kejadian harus selalu memiliki denominator. Hubungan waktu harus dibedakan dari hubungan sebab akibat. Risiko vaksin harus dibandingkan dengan risiko penyakit yang dicegah, bukan dibandingkan dengan keadaan imajiner yang sama sekali tanpa risiko.

Perbandingan dengan MBG tadi menjelaskan hal itu dengan sederhana. Dua puluh delapan ribu orang yang mengalami gangguan kesehatan terdengar sangat besar. Namun setelah dibandingkan dengan 4,5 miliar porsi, probabilitas individualnya menjadi sangat kecil. Hal yang sama seharusnya dilakukan ketika membaca laporan KIPI vaksin. Ratusan laporan serius tidak boleh disembunyikan atau dianggap tidak penting, tetapi angka tersebut perlu ditempatkan di antara ratusan juta dosis yang telah diberikan dan kemudian diperiksa apakah benar mempunyai hubungan kausal dengan vaksin.

Ilmu kedokteran tidak meminta seseorang percaya secara buta kepada vaksin. Justru ilmu pengetahuan dibangun dari ketidakpercayaan yang teratur. Sebuah vaksin harus diuji, hasilnya harus dapat diperiksa, efek samping harus dicatat, temuan harus dapat dikritik, dan rekomendasi dapat berubah ketika muncul bukti baru. Keraguan menjadi sehat ketika mendorong seseorang mencari bukti yang lebih baik. Keraguan menjadi berbahaya ketika jawaban sudah diputuskan terlebih dahulu, kemudian hanya informasi yang mendukung jawaban tersebut yang diterima.

Barangkali tantangan imunisasi beberapa tahun mendatang bukan lagi menemukan vaksin baru. Teknologinya akan terus berkembang. Vaksin HPV dapat mencegah sebagian besar kanker serviks, kandidat vaksin baru untuk tuberkulosis terus diteliti, dan berbagai platform vaksin yang dahulu terasa seperti fiksi sekarang sudah berada dalam penelitian klinis. Tantangan yang lebih sulit adalah memastikan bahwa ketika teknologi itu tersedia, masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang cukup untuk menggunakannya.

Kepercayaan itu tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dibangun dalam satu kampanye. Ia tumbuh dari pengalaman bertahun-tahun dengan dokter yang mau menjelaskan, pemerintah yang bersedia terbuka ketika terjadi masalah, regulator yang berani mengatakan tidak ketika sebuah produk tidak memenuhi standar, media yang tidak mengejar ketakutan demi jumlah klik, serta masyarakat yang bersedia berhenti beberapa menit sebelum meneruskan sebuah pesan. Dalam urusan vaksin, satu keputusan memang terjadi pada satu tubuh. Namun ketika keputusan yang sama dibuat oleh jutaan orang, akibatnya tidak lagi hanya milik individu. Ia menentukan apakah seorang bayi yang terlalu muda untuk divaksin dapat tetap terlindungi, apakah campak kembali memenuhi ruang perawatan anak, dan apakah penyakit yang pernah hampir hilang mendapat kesempatan untuk kembali.

Pertanyaan yang paling berguna mungkin bukan “Apakah Anda percaya vaksin?” Pertanyaan yang lebih sehat adalah, “Bukti apa yang Anda gunakan untuk memutuskan apakah sebuah vaksin layak dipercaya?” Pertanyaan kedua memberi ruang untuk keraguan, tetapi juga meminta keraguan tunduk kepada data.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply